NABIRE, ZonaPapua – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Se-Kota Studi Nabire menggelar konsolidasi akhir di Asrama Putra Dogiyai, Wonorejo, Nabire, Papua Tengah, pada Jumat, (25/92026).
Pertemuan tersebut digelar untuk mematangkan persiapan aksi long march menuju Kantor DPR Provinsi Papua Tengah guna menuntut penuntasan kasus “Dogiyai Berdarah” yang merenggut nyawa lima warga sipil. Lewat tema “Suara dan Aspirasi Kita Adalah Kekuatan Perubahan”, IPMADO memfokuskan agenda pada pembacaan situasi regional hingga pembagian tugas lapangan guna memanaskan kembali isu yang dinilai mengendap tanpa kejelasan hukum.
Pengurus IPMADO Nabire, Marius Petege alias TipeX, menyatakan gerakan ini akan melibatkan gelombang massa yang lebih besar dibanding aksi sebelumnya dengan menggandeng jaringan aktivis di Nabire.
“Kami akan melakukan long march untuk mempertanyakan tindak lanjut dari berkas dan pernyataan sikap yang dulu kami serahkan bersama bukti-bukti di lapangan. Aspirasi ini harus sampai dan dijawab secara terbuka di gedung DPRP Papua Tengah,” kata Marius.
Menurutnya, pembiaran terhadap tewasnya lima warga sipil merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat Dogiyai.
Atas dasar itu, IPMADO Nabire melayangkan desakan keras kepada DPR Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini untuk membongkar dan menuntaskan kasus tersebut.
Marius mengingatkan momen saat penulis buku Dogiyai Berdarah, Benny Goo, mencecar pertanyaan mengenai ketegasan kasus ini kepada Kapolda Rontini yang kala itu sedang mendampingi kunjungan kerja Gubernur Meki di Kabupaten Dogiyai.
“Kapolda Rontini saat mendampingi kunker Gubernur Meki di Kabupaten Dogiyai sempat berjanji di hadapan masyarakat bahwa beliau akan mengungkap kasus ini secara transparan sebelum akhir Desember 2026″ujar Marius.
Kami berharap DPRPT, Gubernur Meki Nawipa, dan Kapolda Rontini mengambil langkah nyata serta menghentikan pengedropan aparat militer yang memicu trauma, ketakutan, dan pengungsian warga di pedalaman.
“Jika melewati Desember tidak ada kejelasan, kami siap menduduki kantor pemerintahan dan menggelar aksi berturut-turut sampai keadilan lima warga sipil benar-benar ditegakkan,” tegas Marius. (*)
Penulis : Alvi
