NABIRE — Halaman Kantor MRP Wonerojo (BMW) mendadak riuh pada Kamis (8/10/2026). Di bawah terik matahari Nabire, Kolektif Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire menelanjangi satu per satu borok kebijakan yang mengimpit rakyat kecil.
Diskusi publik bertajuk “Krisis Demokrasi, Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Kontemporer: Kepentingan Borjuis dalam Sistem Kapitalis” itu bukan sekadar ajang kumpul-kumpul intelektual, melainkan sebuah alarm darurat atas matinya ruang hidup warga.
Rohan Kobepa alias Eko Vincent, pemateri yang memantik perdebatan sengit malam itu, tanpa kompromi menyebut cengkeraman kapitalisme telah mereduksi hak-hak fundamental rakyat. Di tengah narasi megah pembangunan infrastruktur yang didengungkan penguasa, buruh, petani, nelayan, hingga kaum miskin kota justru terlempar ke pinggiran. Pembangunan, kata Eko, kerap berwajah ganda: manis di atas kertas, namun kejam di tingkat tapak bagi Orang Asli Papua (OAP) maupun warga non-OAP.
”Ruang demokrasi kian tertutup karena tidak ada fasilitasi dari pihak lembaga yang berindependensi kepada masyarakat setempat,” cetus Eko di hadapan peserta diskusi.
Bagi Eko, karpet merah yang digelar untuk para pemilik modal berbanding lurus dengan ambruknya jaring pengaman sosial. Hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang manusiawi, hingga kepemilikan tempat tinggal kini menjelma barang mewah. Alih-alih mengecap kesejahteraan, mayoritas warga justru menjadi penonton di atas tanah mereka sendiri, sementara kue pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir elit penumpuk laba.
Kritik tajam ini sekaligus menjadi tamparan bagi mandulnya institusi-institusi independen yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat. Tanpa pengawalan yang ketat, kebijakan ekonomi politik kontemporer dikhawatirkan bakal terus melanggengkan penindasan struktural.
Meski demikian, secercah asa belum padam. Melalui gerakan kolektif ini, Eko mendorong lahirnya kesadaran kritis yang masif dari akar rumput. Solidaritas lintas elemen dipandang sebagai harga mati untuk melawan dominasi oligarki dan mewujudkan keadilan sosial yang selama ini, ironisnya, hanya menjadi slogan di atas kertas. (*)
Penulis : gB
