NABIRE, Zona Papua – Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia (SMI-KP) menggelar konsolidasi nasional perdana secara daring pada Senin (2/11/2026) guna merespons eskalasi penempatan militer non-organik di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Perwakilan mahasiswa dari kawasan Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku, hingga Papua menyikapi penyiagaan pasukan militer di Distrik Agadide, Ekadide, Kebo, hingga perbatasan Pasir Putih yang dinilai melumpuhkan aktivitas kehidupannya dan memaksa warga Kampung Toguwai mengungsi ke Enarotali akibat trauma psikologis.
Forum tersebut turut menyoroti represivitas aparat di lapangan serta meluasnya dampak pengrusakan fasilitas hunian dan kontrakan mahasiswa di berbagai wilayah studi.
Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Yabet Degei, menegaskan bahwa penempatan pasukan non-organik di wilayah adat Paniai berpotensi melanggar hak-hak sipil mendasar dan sarat akan agenda pengamanan aset industri.
“Pengedropan militer disinyalir kuat berkaitan dengan pengamanan konsesi mineral seperti Blok Komopa, Dawagu, dan Mogo-Mogo, hingga pengondisian pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) serta batalyon baru yang merampas ruang hidup warga dan mengabaikan mandat perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UU Otonomi Khusus,” tegas Yabet Degei seraya mengonfirmasi pihak LBH Papua tengah mengumpulkan bukti faktual untuk dilaporkan ke Komnas HAM.
Menyikapi krisis kemanusiaan dan persoalan penunjang pendidikan yang kian memprihatinkan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Tengah diharapkan segera mengambil langkah politik tegas dengan mendesak Pemerintah Pusat menarik seluruh pasukan militer non-organik dari pemukiman warga Paniai.
Pemerintah daerah dan legislatif juga dituntut hadir secara konkrit untuk merenovasi serta membenahi kelayakan fasilitas asrama dan kontrakan mahasiswa Paniai di pelbagai kota studi guna menjamin keberlanjutan pendidikan generasi muda Papua. (*)
Penulis: Jhones
