NABIRE, Zona Papua – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah di Jalan Sarera, Nabire Barat, Rabu (28/10/2026).
Kedatangan Senator Papua Tengah tersebut disambut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, beserta jajaran pejabat utama. Kunjungan ini berfokus pada evaluasi persiapan pendirian Sekolah Rakyat yang sudah mencapai 80 persen dengan target rampung pada 2027, serta sorotan tajam terhadap penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire.
Senatoe Eka Yeimo mengungkapkan, hasil temuan di lapangan menunjukkan pencatatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) bagi mahasiswa USWIM masih sangat acak-adut sehingga KIP Kuliah kerap salah sasaran.
“Kami menemukan banyak mahasiswa Papua yang secara faktual tidak mampu, tetapi malah tercatat pada desil 5 hingga 10, ada yang berdesil nol, bahkan tidak terdata sama sekali. Padahal syarat beasiswa bantuan pusat mewajibkan penerima berada di desil 1 sampai 4. Jika pendataan di USWIM terus dibiarkan keliru seperti ini, kuota KIP Kuliah terpaksa terancam kami alihkan ke universitas lain yang pendatannya lebih siap dan akurat,” ujar Eka Yeimo saat diwawancarai awak media dihalaman Dinsos PPT.
Menanggapi carut-marut data tersebut, Senator Eka Yeimo meminta Dinas Sosial bersama PJU Dinsos PPT dan pihak kampus untuk segera membenahi sistem verifikasi data agar hak mahasiswa kurang mampu tidak terus tergusur.
“Kami berharap Dinsos di tingkat provinsi maupun kabupaten bergerak cepat membangun sinergi bersama pihak kampus untuk melakukan validasi ulang secara faktual. Pendataan yang akurat dan transparan adalah kunci agar bantuan dari pusat hingga daerah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya. (*)
Penulis: Jhones
