NABIRE, Zona-Papua.com – Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire mendesak peninjauan kembali Perjanjian Roma dan Perjanjian New York 1962 yang dinilai menjadi akar persoalan politik dan krisis kemanusiaan di tanah Papua. Pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh Diplomat KNPB Wilayah Nabire, Ando Douw, dalam jumpa pers yang digelar di Nabire, Papua Tengah, pada Rabu, 30 September 2026, bertepatan dengan 64 tahun peringatan Perjanjian Roma.
KNPB menilai Perjanjian New York (15 Agustus 1962) dan Perjanjian Roma (30 September 1962) yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat di bawah naungan PBB dibuat secara sepihak tanpa menghadirkan rakyat Papua sebagai subjek hukum pemilik wilayah. Ketidakadilan sejarah itu dinilai memicu pengondisian wilayah melalui pendekatan militeristik serta meminggirkan hak penentuan nasib sendiri (self-determination) warga Papua hingga hari ini.
Ando Douw menggarisbawahi bahwa rangkaian kesepakatan internasional masa lalu memberikan dampak sistematis terhadap penderitaan dan keselamatan warga sipil.
”Amerika dan Roma harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat bangsa Papua selama 64 tahun akibat dari perjanjian sepihak yang mengorbankan masa depan bangsa Papua,” ujar Ando Douw saat membacakan pernyataan sikap resmi tersebut di Nabire, Rabu (30/9/2026).
”Perjanjian New York dan Roma menjadi dasar operasi militer Indonesia di Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini secara masif dan ilegal di luar prosedur hukum nasional maupun internasional,” tegas Ando.
Dokumen pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua 1 BPW KNPB Nabire Jeckshon Adii, Diplomat Ando Douw, serta Ketua Umum KNPB Pusat Agus Kossay memuat 11 poin tuntutan utama yang dialamatkan kepada Pemerintah Pusat (Rezim Prabowo-Gibran), PBB, Amerika Serikat, dan Belanda:
- Amerika Serikat dan Roma bertanggung jawab atas penderitaan rakyat bangsa Papua selama 64 tahun akibat perjanjian sepihak yang mengorbankan masa depan bangsa Papua.
- Perjanjian New York dan Roma menjadi dasar operasi militer Indonesia di Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini secara masif dan ilegal di luar prosedur hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.
- Negara Indonesia sebagai aktor konflik di Papua yang mengakibatkan pelanggaran HAM sejak tahun 1961 hingga saat ini bertanggung jawab dan membuka diri untuk menyelesaikan akar konflik Papua dalam mekanisme internasional.
- Operasi militer di Papua tidak memiliki dasar hukum dan ilegal melanggar hukum nasional Indonesia serta hukum humaniter internasional, sehingga para pelaku kejahatan segera diadili di Pengadilan Kriminal Internasional.
- Konflik operasi militer TNI-Polri dan TPNPB berdampak pada pengungsian internal rakyat bangsa Papua sebanyak 127.031 jiwa sejak 19 Desember 1961 sampai saat ini. PBB, Roma, dan MSG didesak segera menjadi mediator untuk memediasi konflik politik bangsa Papua saat ini.
- Rakyat Papua menolak tegas wacana Kementerian Dalam Negeri untuk mendefinisikan orang Papua melalui UU Otsus dan SK Mendagri.
- Menegaskan Papua bukan tanah kosong, mendesak penghentian genosida, ekosida, dan etnosida, serta menolak tegas pendataan ulang pengungsi dan pelanggaran HAM oleh Kementerian HAM RI di Papua.
- Menolak dialog versi Jakarta dan menuntut dilakukannya perundingan yang dimediasi oleh pihak internasional.
- Pemerintah Rezim Prabowo-Gibran segera membuka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan ahli independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB di Jenewa ke Papua Barat untuk melihat situasi di wilayah konflik.
- Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh negara serumpun di Melanesia yang tergabung dalam MSG dan PIF atas dukungannya terhadap situasi krisis kemanusiaan dan militerisme di Papua Barat dalam Sidang Tahunan PBB ke-81 (UNGA).
- Menuntut Belanda, Roma, Amerika Serikat, dan PBB untuk meninjau kembali New York Agreement dan Roma Agreement 1962 tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri, serta segera menggelar referendum ulang bagi rakyat bangsa Papua Barat untuk menentukan masa depan politiknya.
Selain mengajukan seruan tingkat internasional dan nasional, KNPB Wilayah Nabire secara khusus menaruh harapan mendesak kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire.
KNPB meminta jajaran pemerintah setempat untuk tidak “buta dan tuli” terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi, serta mendesak dilakukannya penghentian pengiriman (pengedropan) militer non-organik baik TNI maupun Polri ke wilayah Papua.
Pemda juga diimbau untuk tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan regulasi pusat yang merugikan masyarakat adat seperti upaya pereduksian definisi Orang Asli Papua (OAP) maupun legalisasi proyek investasi eksploratif melainkan berani berdiri menjamin keamanan, keselamatan, serta perlindungan ruang demokrasi warga sipil Papua di wilayah Nabire dan sekitarnya.
Penulis : GB
