NABIRE, ZonaPapua – Forum Komunikasi Mahasiswa/i Intan Jaya (FKMI) Nabire menggelar aksi mimbar bebas untuk memperingati satu tahun tragedi “Soanggama Berdarah”. Aksi tersebut berlangsung di depan Kios Panjang, Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Papua Tengah, Kamis (15/10/2026).
Aksi yang berlangsung aman dan kondusif dengan diikuti sekitar 100 peserta ini menyoroti eskalasi konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB yang terus memburuk sejak 2019. Massa aksi juga menyuarakan dampak keberadaan puluhan pos militer non-organik di permukiman warga, serta dugaan pelanggaran HAM serius yang memicu gelombang pengungsian warga sipil di Kabupaten Intan Jaya.
Dalam aksi tersebut, FKMI Nabire menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap resmi:
- Meminta Pemerintah Indonesia melalui lembaga eksekutif dan legislatif (Bupati, DPRD Intan Jaya, DPRP, Gubernur, MRP Papua Tengah, serta Tim Penanganan Konflik) untuk segera mengusut dan menginvestigasi peristiwa Soanggama Berdarah di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo.
- Mendesak Menteri Pertahanan RI Letjen Syafrie Syamsoeddin dan Presiden RI untuk segera menarik 34 pos militer non-organik dari kampung-kampung di Intan Jaya yang berdiri tanpa approval atau persetujuan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
- Meminta aparat militer non-organik di Intan Jaya segera menghentikan seluruh bentuk intimidasi, kriminalisasi, serta aktivitas represif terhadap warga sipil, pelajar, dan gembala gereja.
- Mendesak DPRD Intan Jaya, DPRP, dan MRP Papua Tengah untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan warga sipil dari ancaman dampak konflik dan militerisasi.
- Mendesak Pemkab Intan Jaya dan Pemprov Papua Tengah menyetop proyek pembangunan fisik—termasuk jalan trans dan penambangan liar—serta mengalihkan fokus anggaran pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) diiringi penarikan militer non-organik dari Tanah Papua.
- Meminta pemerintah daerah memfasilitasi perwakilan mahasiswa dan tokoh masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Menteri Pertahanan dan Presiden Prabowo Subianto.
- Menuntut pemberian hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
”Kami menuntut pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tragedi di Soanggama serta penarikan 34 pos militer yang meresahkan permukiman warga,” tegas Koordinator Lapangan Umum, Jonatan Sani.
Sementara itu, Wakil Koordinator Lapangan, Penius Selegani, menekankan pentingnya penghentian tindakan represif terhadap masyarakat.
”Pemerintah harus menghentikan kriminalisasi warga sipil dan memfokuskan anggaran daerah pada pembangunan SDM Papua,” ujarnya.
Melalui aksi damai ini, mahasiswa berharap seluruh poin aspirasi tersebut dapat diserap dan diperjuangkan oleh DPRP Papua Tengah agar diteruskan ke pemerintah pusat demi terwujudnya kedamaian di Intan Jaya.
Penulis: Aim
